PROLEXCENTER – Wacana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasco Ahmad membentuk lembaga pemeringkat pasar modal tandingan Morgan Stanley Capital International (MSCI) menuai kritik tajam. Alih-alih memulihkan kepercayaan investor global, gagasan tersebut justru memunculkan pertanyaan besar: siapa yang menjamin independensinya? Masa Indonesia membuat lembaga sendiri untuk menilai pasar modalnya sendiri?
Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui, mengingatkan bahwa lembaga pemeringkat harus independen dan bebas dari kepentingan pihak yang dinilai.
“Mestinya orang luar yang menilai, kan? Masa mau nilai diri sendiri,” kata Sutardjo seperti dilansir Fajar.co.id, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, persoalan utama pasar modal Indonesia bukan siapa yang memberikan peringkat, melainkan transparansi, tata kelola, likuiditas, dan kredibilitas perdagangan saham.
Membentuk lembaga rating tandingan tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Tanpa independensi dan pengakuan internasional, hasil penilaiannya justru berisiko dianggap sebagai klaim sepihak.
Jangan Ganti Penilai, Benahi Dulu Pasarnya!
Sutardjo menegaskan, dirinya tidak terlalu khawatir jika peringkat saham Indonesia turun. Yang jauh lebih penting adalah menjaga kepercayaan investor internasional.
“Karena soal saham itu hanya kepercayaan internasional terhadap negara ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya porsi saham beredar di publik atau free float. Salah satu contoh yang disinggung adalah saham Bayan yang menurutnya memiliki porsi saham publik di bawah 7 persen. Kondisi tersebut dinilai membuat harga saham lebih rentan terhadap pergerakan tertentu.
Artinya, pekerjaan rumah Indonesia bukan sekadar mempertahankan posisi dalam indeks global, melainkan membangun pasar modal yang transparan dan sehat.
Hashim Peringatkan Rupiah Bisa Tembus Rp22.000
Di tengah polemik tersebut, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan peringatan serius. Jika persoalan yang disorot MSCI tidak segera diselesaikan dan Indonesia turun menjadi stand-alone market, arus modal asing berpotensi keluar dan akses pendanaan pasar modal semakin terbatas.
Hashim bahkan memperkirakan rupiah bisa tertekan hingga Rp20.000-Rp21.000 per dolar AS. Bahkan, ada yang memperkirakan mencapai Rp22.000.
“Saya sudah hitung bisa jadi Rp20.000-Rp21.000 per dolar AS. Ada yang bilang Rp22.000,” ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta dirinya membantu CEO Danantara, Rosan Roeslani, dan jajaran pemerintah memitigasi persoalan yang menjadi perhatian MSCI.
Hashim mengingatkan, pelemahan rupiah akan memperberat pembayaran utang luar negeri dalam denominasi dolar AS.
“Ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Jangan Sibuk Mencari Nilai Bagus, tapi Abaikan Masalah!
Peringatan Hashim seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Ketika kepercayaan investor dipertaruhkan, membentuk lembaga rating tandingan bukan jawaban instan.
Dasco perlu menjelaskan bagaimana independensi lembaga tersebut dijamin dan apakah hasil penilaiannya benar-benar akan dipercaya dunia internasional.
Sebab, Indonesia tidak membutuhkan lembaga yang sekadar memberikan nilai bagus. Yang dibutuhkan adalah pasar modal yang memang layak mendapatkan kepercayaan.
Jangan sampai sibuk membuat lembaga untuk memuji diri sendiri, sementara persoalan transparansi dan tata kelola yang dikeluhkan investor justru belum dibereskan. Masa mau menjadi pemain sekaligus wasit, lalu memberi nilai sendiri?
