Oleh: Syafril Sjofyan | Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FTA
Ada pertanyaan serius yang layak diajukan kepada Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra: mengapa begitu cepat turun tangan ketika pasar modal diguncang peringatan MSCI, tetapi belum menunjukkan respons politik terbuka yang sebanding ketika muncul skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto?
Pada 16 Oktober 2026, ketika Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan peringatan yang berpotensi mengancam status Indonesia sebagai Emerging Market, Dasco langsung mendatangi Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia berkoordinasi dengan OJK, Danantara, dan sejumlah pihak terkait untuk membahas pembenahan tata kelola pasar modal.
Langkah itu patut diapresiasi. Namun, kini publik menghadapi persoalan yang jauh lebih sensitif: dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur dan dasar hukum yang semestinya. Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo.
Jika terbukti, perkara ini bukan sekadar pelanggaran prosedur kepolisian. Ini menyangkut penyalahgunaan kewenangan, keamanan komunikasi kepala negara, dan integritas institusi penegak hukum.
Lantas, di mana suara Dasco?
Padahal, pada 10 Agustus 2026, Dasco pernah mengumpulkan pucuk pimpinan TNI dan Polri di Kompleks Parlemen. Hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, para kepala staf angkatan, serta pimpinan Komisi I dan III DPR.
Artinya, Dasco memiliki kapasitas politik dan akses kelembagaan untuk mendorong koordinasi dalam persoalan strategis negara.
Mengapa ketika MSCI memberikan peringatan, Dasco begitu sigap? Mengapa ketika keamanan Presiden dan kehormatan institusi negara dipertaruhkan, belum terlihat respons terbuka yang setara?
Apakah ia memilih menunggu proses hukum? Apakah ada pertimbangan politik? Ataukah ada kalkulasi tertentu dalam hubungan antarelite kekuasaan?
Pertanyaan ini sah diajukan. Tentu, bukan berarti Dasco terlibat atau mengetahui dugaan penyadapan tersebut. Tidak ada dasar untuk menarik kesimpulan demikian tanpa bukti. Namun, publik berhak meminta penjelasan dari tokoh politik yang memiliki posisi strategis di lingkaran pemerintahan.
Terlebih, Listyo Sigit bukan figur sembarangan. Ia pernah menjabat Kapolri selama lima tahun dan kemudian dipercaya menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Karena itu, penyidikan tidak boleh berhenti pada penetapan tiga tersangka. Aparat harus mengungkap siapa yang memerintahkan, apa motifnya, siapa yang diuntungkan, dan apakah ada pihak lain yang mengetahui atau memfasilitasi operasi tersebut.
Presiden Prabowo, melalui keterangan Mensesneg pada 4 November 2026, telah menyampaikan keprihatinan dan memerintahkan penanganan perkara secara objektif serta transparan. Listyo Sigit juga telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan perkara kecil yang bisa diselesaikan dengan pernyataan normatif.
DASCO JANGAN BIARKAN PUBLIK BERSPEKULASI
Dalam demokrasi, semakin tinggi jabatan politik seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memberikan penjelasan kepada publik.
Dasco tidak harus mendahului penyidik, apalagi mengintervensi proses hukum. Namun, sebagai Wakil Ketua DPR dan tokoh penting Partai Gerindra, ia semestinya menunjukkan sikap tegas mengenai pentingnya pengawasan parlemen dan pengusutan perkara hingga tuntas.
Publik juga patut mengetahui apakah pernah ada komunikasi atau koordinasi antara Dasco dan Listyo Sigit terkait persoalan yang kini sedang disidik. Ini merupakan pertanyaan investigatif, bukan tuduhan.
Jangan sampai perhatian elite politik terhadap gejolak pasar modal jauh lebih cepat dibandingkan respons terhadap dugaan ancaman keamanan Presiden.
MSCI saja mampu membuat Dasco bergerak cepat. Mengapa skandal yang menyangkut keamanan Presiden justru belum memunculkan sikap terbuka yang sebanding?
Dasco perlu menjawab. Bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan memastikan tidak ada ruang gelap dalam pengungkapan perkara yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan negara.
Sebab, yang harus diungkap bukan hanya siapa yang menyadap, tetapi juga siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan siapa, dan siapa sesungguhnya yang bermain di balik kekuasaan.
