PROLEXCENTER — Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia resmi menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 pada Rabu, 19 Agustus 2026. Kebijakan tersebut menjadi penegasan penting dalam praktik peradilan pidana, khususnya menyangkut pelaksanaan putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).
SEMA Nomor 4 Tahun 2026 sekaligus memberikan petunjuk teknis bagi pimpinan dan hakim di lingkungan badan peradilan pidana untuk mengakhiri polemik serta ketidakpastian hukum mengenai eksekusi dan upaya hukum terhadap kedua jenis putusan tersebut.
Dalam aturan terbaru itu, MA secara resmi mencabut dan menyatakan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tidak berlaku lagi. Perubahan tersebut disebut sebagai bagian dari penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan kepastian hukum, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama.
Putusan Bebas Tak Bisa Diajukan Banding maupun Kasasi
Salah satu ketentuan paling krusial dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2026 adalah penegasan mengenai kedudukan hukum putusan bebas.
MA menegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun, baik banding maupun kasasi.
Ketentuan tersebut memperkuat prinsip bahwa ketika dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, terdakwa harus memperoleh kembali hak kemerdekaannya secara penuh.
Dengan demikian, putusan bebas tidak semestinya terus dibayangi proses hukum lanjutan yang berpotensi memperpanjang ketidakpastian status seseorang setelah pengadilan menyatakan dakwaan tidak terbukti.
Berbeda dengan Putusan Lepas
MA juga memberikan penegasan berbeda terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Dalam putusan onslag, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara materiil. Namun, perbuatan tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana.
Atas kondisi tersebut, terdakwa yang diputus lepas wajib dikeluarkan dari tahanan pada hari yang sama ketika putusan dibacakan di persidangan.
Ketentuan ini menjadi penting karena menyangkut langsung hak atas kebebasan seseorang setelah pengadilan menjatuhkan putusan lepas.
Namun, apabila Penuntut Umum maupun terdakwa mengajukan upaya hukum terhadap putusan lepas tersebut, kewenangan terkait status penahanan tidak lagi berada pada pengadilan tingkat pertama.
Kewenangan untuk menentukan perlu atau tidaknya penahanan selanjutnya berada pada peradilan tingkat banding.
Tegaskan Kepastian Hukum dan HAM
Penerbitan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menunjukkan upaya MA memperjelas batas kewenangan peradilan sekaligus memastikan pelaksanaan putusan pidana berjalan sesuai prinsip due process of law.
Penegasan mengenai putusan bebas dan putusan lepas juga menjadi penting untuk mencegah adanya ketidakjelasan mengenai nasib terdakwa setelah putusan dibacakan.
Pada akhirnya, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan negara dalam menegakkan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana.
Melalui SEMA terbaru tersebut, MA menegaskan bahwa kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus berjalan beriringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
