PROLEXCENTER – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti persoalan mendasar di balik belum optimalnya tata kelola industri hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional. Salah satu yang menjadi sorotan serius adalah ketidakjelasan status kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan persoalan tersebut tercatat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, yang antara lain mengungkap berbagai persoalan dalam tata kelola keuangan negara dan ketahanan energi nasional.
“BPK mendorong perbaikan atas tata kelola kegiatan usaha hulu migas yang belum efektif dalam mendukung ketahanan energi. Di antara persoalan mendasarnya ialah ketidakjelasan status kelembagaan yang berdampak pada tata kelola,” ujar Isma di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut BPK, persoalan status kelembagaan bukan sekadar urusan administratif. Kepastian mengenai kedudukan dan payung hukum lembaga pengelola hulu migas dinilai menjadi fondasi penting bagi efektivitas pengambilan keputusan, kepastian investasi, hingga optimalisasi penerimaan negara.
Ketidakpastian tersebut berpotensi membuat pengambilan keputusan strategis di sektor hulu migas tidak berjalan optimal. Pada saat yang sama, kondisi itu dapat memengaruhi upaya pemerintah meningkatkan investasi dan menjaga penerimaan negara dari sektor migas.
BPK pun mendesak pemerintah tidak berhenti pada pembenahan kelembagaan. Berbagai hambatan birokrasi dan perizinan yang masih membelenggu proyek strategis nasional (PSN) di sektor migas juga dinilai harus segera dipangkas.
Pasalnya, percepatan proyek hulu migas menjadi semakin mendesak di tengah tantangan penurunan produksi migas nasional. Jika proyek-proyek strategis terlambat dikomersialisasikan, risiko penurunan produksi atau decline rate akan semakin sulit ditekan.
Karena itu, BPK mendorong pemerintah mempercepat langkah konkret untuk memastikan proyek hulu migas dapat segera masuk tahap komersialisasi.
“BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperjelas status kelembagaan SKK Migas serta menuntaskan hambatan perizinan dan komersialisasi pada proyek strategis nasional,” tegas Isma.
Catatan BPK tersebut menempatkan persoalan SKK Migas dalam konteks yang lebih besar: kepastian kelembagaan, kelancaran investasi, percepatan proyek, dan ketahanan energi nasional kini berada dalam satu mata rantai yang saling berkaitan.
