JAKARTA — Nama pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan semata karena gurita bisnis Jhonlin Group, melainkan setelah beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Namun, kabar tersebut telah dibantah Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla. Pemerintah memang meminta berbagai pihak ikut membantu, tetapi kewenangan koordinasi tetap berada di tangan pemerintah.
Klarifikasi itu penting. Sebab, isu tersebut muncul ketika karhutla kembali menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di tengah situasi seperti ini, munculnya nama seorang pengusaha besar sebagai figur yang disebut mendapat mandat khusus pemerintah tentu memunculkan pertanyaan lebih luas: seberapa besar sebenarnya pengaruh Haji Isam dalam lingkaran kepentingan ekonomi dan kebijakan pemerintah?
Dari pekerja lapangan hingga membangun kerajaan bisnis
Haji Isam bukan pengusaha yang tiba-tiba muncul di puncak dunia bisnis. Ia membangun karier dari sektor pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan.
Sejumlah profil menyebut Haji Isam pernah bekerja sebagai sopir angkutan kayu, tukang ojek hingga operator alat berat sebelum masuk lebih jauh ke bisnis pertambangan. Pada 2003, ia membangun Jhonlin Baratama yang kemudian berkembang menjadi bagian dari Jhonlin Group.
Dari bisnis batu bara, ekspansi Jhonlin kemudian melebar ke berbagai sektor. Ada pertambangan, perkebunan sawit, transportasi laut, penerbangan, logistik, biodiesel hingga industri gula.
Jhonlin Agro Raya bergerak di industri biodiesel, sementara PT Prima Alam Gemilang mengelola bisnis gula dan perkebunan tebu di Bombana, Sulawesi Tenggara. Jhonlin juga memiliki bisnis transportasi udara dan pelayaran yang menopang rantai logistik kelompok usaha tersebut.
Dengan model bisnis yang semakin terintegrasi, Haji Isam tidak lagi sekadar dikenal sebagai pengusaha batu bara. Ia berkembang menjadi salah satu figur bisnis paling berpengaruh dari Kalimantan Selatan.
Bersinggungan dengan agenda strategis pemerintah
Pengaruh Haji Isam semakin terlihat ketika bisnisnya bersinggungan dengan sejumlah agenda strategis pemerintah.
Pabrik gula milik PT Prima Alam Gemilang di Bombana pernah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2020. Setahun kemudian, Jokowi juga meresmikan pabrik biodiesel Jhonlin Agro Raya di Kalimantan Selatan.
Nama Haji Isam juga muncul dalam proyek pertanian dan pencetakan sawah di Merauke. Pada 2024, Jhonlin memesan sekitar 2.000 unit ekskavator dari produsen alat berat China untuk mendukung proyek tersebut.
Rangkaian aktivitas itu memperlihatkan satu pola: bisnis Haji Isam tidak hanya bergerak di sektor komoditas, tetapi juga berada di sektor-sektor yang berkaitan erat dengan agenda ketahanan energi dan pangan nasional.
Di titik inilah posisi Haji Isam menjadi menarik untuk dicermati. Ketika seorang pengusaha memiliki bisnis besar di sektor pertambangan, sawit, energi, logistik dan pertanian sekaligus memiliki hubungan dengan berbagai elite politik, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana batas antara kepentingan bisnis dan kepentingan negara dijaga.
Dekat dengan politik, tetapi bukan berarti berada di pemerintahan
Haji Isam juga memiliki rekam jejak dalam dunia politik.
Namanya pernah dikaitkan dengan struktur Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Namun, terdapat pula bantahan dari pihak yang pernah berada di dalam TKN mengenai posisi tersebut. Karena itu, klaim mengenai keterlibatan formalnya perlu ditempatkan secara hati-hati dan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta tanpa konteks.
Hubungan keluarga dan jejaring sosial Haji Isam dengan sejumlah tokoh politik juga kerap menjadi sorotan media.
Yang lebih konkret, pada 25 Agustus 2025 Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Haji Isam. Pemerintah menyebut penghargaan tersebut diberikan atas jasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, termasuk melalui aktivitas bisnis yang membuka lapangan pekerjaan.
Penghargaan negara tersebut tentu sah dan memiliki dasar resmi. Namun secara politik, pemberian penghargaan kepada seorang pengusaha besar juga membuat profil hubungan antara dunia usaha dan kekuasaan semakin menarik perhatian publik.
Pernah terseret dalam perkara pajak
Di balik citra sebagai pengusaha sukses dan sosok yang dekat dengan sejumlah agenda pemerintah, Haji Isam juga memiliki catatan kontroversi.
Salah satu yang paling mencuat adalah perkara suap yang melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam persidangan perkara Tipikor pada Oktober 2021, nama Haji Isam disebut oleh saksi Yulmanizar. Dalam kesaksiannya, Yulmanizar menyebut adanya permintaan agar nilai perhitungan pajak PT Jhonlin Baratama dikondisikan menjadi Rp10 miliar. Nama Haji Isam kemudian dikaitkan dengan permintaan tersebut.
Namun, penyebutan nama dalam persidangan tidak sama dengan pembuktian bahwa seseorang bersalah.
Haji Isam membantah tuduhan tersebut melalui kuasa hukumnya. Ia bahkan melaporkan Yulmanizar ke Bareskrim Polri setelah namanya disebut dalam perkara tersebut.
Karena itu, perkara tersebut harus dibaca secara proporsional: terdapat kesaksian yang menyebut namanya, terdapat bantahan dari pihak Haji Isam, dan fakta tersebut tidak boleh ditulis seolah-olah merupakan putusan pengadilan yang menyatakan Haji Isam bersalah.
Kontroversi tidak berhenti di perkara pajak
Sorotan terhadap Jhonlin juga pernah muncul dalam persoalan bisnis dan pengelolaan lahan.
Proyek gula dan perkebunan tebu di Bombana, misalnya, pernah menjadi objek kritik terkait persoalan lahan dan tata ruang. Di sisi lain, Haji Isam juga pernah dikaitkan dengan berbagai sengketa pertambangan di Kalimantan Selatan.
Namun, tuduhan atau pemberitaan mengenai sengketa tersebut juga perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah berkekuatan tetap. Menyebut adanya kontroversi bukan berarti menyimpulkan bahwa seluruh tuduhan terhadap Haji Isam telah terbukti.
Justru di sinilah pentingnya kritik publik: semakin besar kekuatan ekonomi seseorang, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan.
Di tengah citra kontroversial, ada aktivitas sosial
Haji Isam juga membangun citra sebagai pengusaha yang aktif dalam kegiatan sosial.
Program sosial yang dikaitkan dengan dirinya antara lain bantuan masyarakat, kegiatan keagamaan serta pemberangkatan umrah. Aktivitas semacam ini memberikan kontribusi sosial nyata bagi masyarakat yang menerimanya.
Namun, kegiatan filantropi tidak semestinya menjadi alasan untuk mengurangi pengawasan terhadap aktivitas bisnis.
Seorang pengusaha tetap harus dinilai berdasarkan dua sisi sekaligus: kontribusinya terhadap masyarakat dan kepatuhannya terhadap hukum serta tata kelola usaha.
Mengapa isu koordinator karhutla menjadi sensitif?
Kembali ke isu penunjukan Haji Isam sebagai koordinator karhutla, bantahan Istana seharusnya mengakhiri informasi yang tidak benar tersebut.
Tetapi isu itu tetap menarik karena menyentuh persoalan yang lebih besar.
Haji Isam memiliki pengalaman di wilayah Kalimantan, memiliki sumber daya besar, armada transportasi, alat berat dan jaringan bisnis yang secara teoritis dapat membantu dalam penanganan bencana. Pemerintah pun memang meminta berbagai pihak untuk ikut membantu penanganan karhutla.
Namun, membantu pemerintah tidak sama dengan memegang kendali atas operasi pemerintah.
Koordinasi penanganan karhutla tetap membutuhkan struktur komando yang jelas, akuntabilitas anggaran, transparansi pengadaan, serta pengawasan publik. Apalagi jika pihak yang terlibat merupakan pengusaha besar yang memiliki kepentingan bisnis di sektor sumber daya alam.
Karena itu, persoalan sebenarnya bukan apakah Haji Isam boleh membantu pemerintah.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: dalam bentuk apa bantuan itu diberikan, siapa yang mengendalikan keputusan, dari mana sumber dananya, bagaimana mekanisme pengawasannya, serta apakah terdapat potensi konflik kepentingan?
Haji Isam dan pertanyaan tentang konsentrasi kekuasaan ekonomi
Perjalanan Haji Isam menggambarkan bagaimana seorang pengusaha lokal dapat berkembang menjadi pemain nasional melalui ekspansi bisnis yang agresif dan diversifikasi usaha.
Tetapi semakin besar kerajaan bisnisnya, semakin besar pula sorotan terhadap relasinya dengan negara.
Dari batu bara, sawit, biodiesel hingga pangan; dari bisnis transportasi hingga keterlibatan dalam proyek strategis pemerintah; dari hubungan politik hingga penghargaan negara—nama Haji Isam berada pada persimpangan antara modal, sumber daya alam, kebijakan dan kekuasaan.
Itulah sebabnya kabar penunjukan dirinya sebagai koordinator karhutla begitu cepat menjadi perbincangan, meski kemudian dibantah Istana.
Isunya mungkin tidak benar. Tetapi pertanyaan publik yang melatarbelakanginya tetap relevan.
Di negara yang sebagian besar ekonominya masih bertumpu pada sumber daya alam, seberapa jauh negara harus melibatkan pengusaha besar dalam menjalankan kepentingan publik—dan bagaimana memastikan kepentingan bisnis tidak ikut menentukan arah kebijakan negara?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang menjadi koordinator penanganan karhutla.
