PROLEXCENTER — Perumda Pembangunan Sarana Jaya berada dalam sorotan ganda. KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta Utara, dengan estimasi sementara kerugian negara Rp223 miliar. Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kinerja BUMD tersebut yang dinilai belum sebanding dengan asetnya yang mencapai Rp7 triliun.
Terbaru, KPK memeriksa saksi berinisial FF, Manajer Keuangan, Pemasaran, dan Administrasi SBU Warna Sarana Jaya sekaligus mantan Asisten Manajer Perencanaan Sarana Jaya. Penyidik mendalami prosedur pengadaan tanah serta menelusuri aset terkait perkara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengadaan tanah di Sarana Jaya. KPK menduga permainan antara pembeli dan makelar memicu selisih harga yang berujung pada kerugian negara.
Kasus Rorotan yang diumumkan pada 13 Juni 2024 itu merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Cakung, Jakarta Timur, dengan kerugian negara mencapai Rp256 miliar.
Aset Triliunan, Kinerja Tak Maksimal
Sorotan terhadap Sarana Jaya juga datang dari Komisi B DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh, mengungkapkan realisasi kinerja perusahaan pada 2024 hanya sekitar Rp300 miliar, jauh dari target Rp700 miliar.
Padahal, Sarana Jaya memiliki aset sekitar Rp7 triliun. Pendapatannya pun dinilai masih bertumpu pada sejumlah aset, termasuk hotel Novotel yang disebut menghasilkan sekitar Rp90 miliar per tahun.
DPRD pun mendesak manajemen mengoptimalkan aset dan menciptakan terobosan bisnis, bukan sekadar mengandalkan penyertaan modal daerah.
Kini, tantangan Sarana Jaya kian besar: membuktikan kinerja bisnis yang sepadan dengan nilai asetnya sekaligus memastikan dugaan penyimpangan pengadaan tanah diusut tuntas.
Catatan: Belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam perkara Rorotan berdasarkan informasi di atas. Penetapan kesalahan harus didasarkan pada bukti dan proses hukum.
