PROLEXCENTER – Pertemuan tengah malam antara pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, sehari sebelum aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, kini menjadi sorotan.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu malam, 26 Agustus 2026, itu terjadi hanya beberapa jam sebelum AMPB menggelar demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus. Momentum tersebut membuat pertemuan Dasco dengan perwakilan massa aksi memunculkan pertanyaan: apakah sekadar dialog, atau bagian dari upaya politik untuk mengendalikan situasi menjelang demonstrasi?
Botok membantah keras anggapan bahwa pertemuan tersebut merupakan “setting-an” untuk menghentikan aksi AMPB. Menurut dia, justru sebaliknya. Pertemuan dengan Dasco dimanfaatkan AMPB untuk menyampaikan tuntutan sekaligus menekan pimpinan DPR agar aspirasi mereka ditindaklanjuti.
“Kalau demo setting-an enggak. Ini memang asli demo,” kata Botok kepada Kompas.com, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Botok, pertemuan tersebut bermula dari pernyataannya di media sosial pada Rabu pagi ketika AMPB membuka posko di Jakarta. Ia menyatakan bahwa AMPB tidak anti-dialog dan siap berdiskusi apabila pimpinan DPR ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat Pati.
Pernyataan itu kemudian mendapat respons melalui pihak kepolisian.
Botok mengaku ditelepon polisi dan ditanya mengenai kesediaan AMPB untuk dimediasi serta dipertemukan dengan Dasco.
“Teman-teman AMPB nanti bisa kita mediasi ketemu sama Pak Dasco,” ujar Botok menirukan komunikasi tersebut.
Sekitar pukul 18.00 WIB, setelah aktivitas di posko selesai, rombongan AMPB berada di tempat evakuasi di KSPSI. Sekitar pukul 22.00 WIB, sejumlah personel kepolisian datang. Botok menyebut sekitar tiga kendaraan dan enam orang polisi mendatangi mereka.
Dari situlah pertemuan dengan Dasco berlangsung.
Sekitar 10 orang perwakilan AMPB, termasuk sejumlah peserta dari Bogor, kemudian dibawa menggunakan kendaraan polisi menuju Gedung DPR RI. Sekitar pukul 23.00 WIB, mereka bertemu dengan Dasco.
Dasco Berhadapan dengan Massa yang Besoknya Turun ke Jalan
Pertemuan itu menjadi menarik karena Dasco, sebagai salah satu pimpinan DPR RI, berada langsung di hadapan kelompok masyarakat yang pada keesokan harinya tetap menggelar aksi.
Botok memastikan tidak ada kesepakatan tertutup yang mengikat AMPB untuk membatalkan atau menghentikan demonstrasi.
“Tidak ada deal-deal-an. Kita tidak ada komitmen dengan Pak Dasco maupun teman-teman yang lain,” tegasnya.
Bahkan menurut Botok, posisi AMPB dalam pertemuan tersebut bukan sebagai pihak yang meminta aksi dihentikan. Mereka justru datang untuk memberikan tekanan kepada Dasco.
“Kita justru pada malam itu memberi tekanan kepada Pak Dasco agar menerima dan menindaklanjuti aspirasi dari kami,” katanya.
Pernyataan ini menempatkan Dasco pada posisi penting dalam rangkaian peristiwa tersebut. Sebagai pimpinan DPR, ia bukan sekadar menjadi pihak yang menerima audiensi, tetapi menjadi orang yang berhadapan langsung dengan tuntutan kelompok masyarakat yang siap menggelar demonstrasi besar beberapa jam kemudian.
RUU Perampasan Aset Jadi Pokok Pembicaraan
Dalam pertemuan tersebut, Dasco disebut menjelaskan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Menurut Botok, Dasco menyampaikan bahwa pembahasan RUU tersebut telah memiliki tahapan dan agenda yang dijadwalkan berlangsung mulai September hingga Desember. Salah satunya adalah rapat dengar pendapat dengan para ahli hukum.
“Belum ada deal. Pak Dasco menyampaikan untuk RUU Perampasan ini sudah ada jadwalnya, termasuk Rapat Dengar Pendapat, mengundang ahli-ahli hukum,” ujar Botok.
Bagi AMPB, penjelasan tersebut tidak dipandang sebagai alasan untuk membatalkan aksi. Sebab, menurut Botok, tidak pernah ada komitmen yang disepakati dengan Dasco untuk menghentikan gerakan mereka.
Dengan demikian, pertemuan tengah malam itu menyisakan satu fakta penting: pimpinan DPR mengetahui langsung tuntutan AMPB sebelum massa turun ke jalan, sementara AMPB tetap melanjutkan demonstrasi pada keesokan harinya.
Pertemuan Dasco dan AMPB akhirnya bukan menjadi cerita tentang aksi yang berhasil dihentikan, melainkan tentang bagaimana pimpinan parlemen menghadapi tekanan massa yang menuntut agar aspirasi mereka tidak berhenti di ruang pertemuan.
